 |
Presiden Joko Widodo bakal selekasnya memberi ijin pada warga negara asing (WNA) untuk mempunyai property di Indonesia, dengan membuat revisi Ketentuan Pemerintah Nomer 41 Th. 1996 perihal Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Tempat tinggal oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Hal semacam itu di sampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Jakarta, Selasa (23/6).
Gosip perihal gagasan pemerintahan Jokowi-JK memberi asing ijin untuk mempunyai property di Indonesia ini sesungguhnya telah berhembus lama sejak kampanye penentuan presiden. Serta sebagian waktu waktu lalu mulai dapat dibuktikan, serta saat ini nyaris terealisasi. Gagasan itu sempat juga dinyatakan Menteri Keuangan Bambang Bodjonegoro, pada Rabu (13/5).
Gagasan rezim Jokowi-JK ini sudah pasti bikin geram tokoh orang-orang Indonesia yang cemas hal itu bakal jadi semula dari terusirnya bangsa sendiri dari tanah airnya.
Salah satunya Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan serta Pemukiman Semua Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo yang menilainya hal itu juga sebagai bentuk lunturnya nasionalisme. Ketentuan itu bakal untungkan asing serta merugikan bangsa sendiri.
Di kuatirkan orang-orang miskin akan tidak dapat beli rumah, lantaran harga tanah serta rumah bakal jadi tinggi disebabkan kerakusan beberapa pengembang real estate yang berupaya mengambil keuntungan setinggi-tingginya, hingga harga property semakin tinggi, warga miskin tidak dapat beli. Serta lalu jadi gembel di negerinya sendiri, sedang orang asing jadi majikannya.
“Kalau kondisinya seperti itu, kita mustahil lagi dapat bangun rumah murah untuk rakyat. Sejumlah 15 juta kepala keluarga atau sekira 60 juta rakyat Indonesia belum mempunyai rumah serta beberapa besar dari mereka yaitu rakyat miskin serta MBR, ” jelas Eddy Ganefo.
Berkenaan dengan gagasan itu, tokoh gerakan serta reformasi yang juga pendiri sekalian Ketum Partai PUDI Dr. Ir. Sri Bintang Terakhir pernah memberi peringatan pada umum bakal bahaya beberapa langkah yang di ambil pemerintahan Jokowi-JK.
Salah satunya yaitu perihal gagasan berdatangannya 10 juta warga negara Cina ke Indonesia. Di mana pada Mei 2015 lantas, saat lakukan kunjungan bilateral ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong menyebutkan bakal kirim 10 juta warga negaranya ke Indonesia. Serta hal semacam ini di kuatirkan oleh Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), Hatta Taliwang, bakal berpeluang menimbulkan isu-isu politik yang luar umum dahsyat. Serta menyebabkan persaingan budaya pada Warga Cina dengan Pribumi. Berlangsung pertarungan untuk menjaga siapa yang lebih menguasai.
Sri Bintang menilainya percepatan proyek pembangunan hotel, apartemen, menara kondominium serta property yang lain, yaitu untuk maksud itu ; menyimpan 10 jutaan warga negara Cina yang bakal selekasnya datang ke Indonesia. Bukan hanya bertandang, namun menetap selama-lamanya.
Serta pas sekalilah kebijakan yang bakal di ambil Presiden Joko, di mana bakal selekasnya memberi ijin pada asing untuk mempunyai property di Indonesia. Dengan demikian warga negara Cina yang berdatangan bakal dengan cara sah mempunyai property di Indonesia. Mempermudah mereka untuk juga dengan cara sah jadi warga negara Indonesia.
Sri Bintang menyebutkan, beberapa puluh ribu Kartu Sinyal Masyarakat (KTP) Indonesia juga sudah dipalsukan untuk mememudahkan warga negara Cina yang bakal masuk ke Indonesia.
Hingga sesudah mempunyai property serta KTP, bakal gampang lagi untuk mereka untuk mengusai Indonesia seutuhnya. (ABP/ARB/MNA)
STOP MIGRASI WARGS VINS. MENGANCAM PEKERJA.L9KSL.BELUM PARA NAGIS TRIED KEMUNGKINSN IKUT DHN METEKS. DI USA WARGS MIGRADI CINA BYK TETJUN DUNIS MAFIS NARKIBS. PERDSGANGAN MSNUSIA. DDB. JOKIEI HARUS SEKEKTIF. JSMSN PAK HARTO AJA. DIBATADI. GSK BOLEH NAMA ADING. KLO NEREJA BOLEH BELI PROPERTY. BISA JAFI OENGALIHAN GATTA MONRY KSUNDRY NASUK JR KITA..ANGHITA DEWAN HARUD BERSIKAP. TUNTASJAN DULU MSALAH PENGANGGURAN DAN KENUSKINAN.
BalasHapus