 |
JAKARTA -- Mandatori biaya kesehatan 5% dari APBN bakal dipenuhi 2016. Bila dipenuhi, jadi itu jadi yang pertama kalinya mulai sejak UU Kesehatan diundangkan enam th. lantas.
Kesanggupan penuhi amanat UU No 36/2009 perihal kesehatan itu di sampaikan pemerintah dalam rapat kerja dengan Tubuh Biaya DPR yang mengulas Pokok-Pokok Kebijakan Berbelanja Pemerintah Pusat RAPBN 2016, Senin (29/6).
Dalam paparannya, Dirjen Biaya Kementerian Keuangan Askolani mengemukakan pemenuhan biaya kesehatan 5% APBN diluar upah itu jadi salah satu kebijakan umum berbelanja pemerintah pusat th. depan.
" Angka persisnya berapakah, kelak menanti Pak Presiden mengemukakan nota keuangan Agustus, " jawab Askolani selesai pemaparan.
Ruangan fiskal yang sempit bikin biaya kesehatan tak pernah penuhi keharusan sesuai sama UU Kesehatan.
Th. ini, biaya kesehatan dialokasikan Rp74, 2 triliun atau 3, 7% dari APBN, a. l. yang menyebar di kementerian/instansi, berbelanja non K/L, transfer ke daerah, serta pembiayaan.
Wakil Ketua Banggar Said Abdullah menyoroti segi infrastruktur kesehatan yang masih tetap kurang mencukupi di dalam proses program penerima pertolongan iuran (PBI) jaminan kesehatan mulai sejak 1 Januari 2014.
" Ada PBI, namun bila supply side punya masalah, sama juga. Rumah sakit di kabupaten banyak menampik. Argumennya, kamar tidur tak ada. Atau, ada kamar, namun kasur tak ada, " katanya.
Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengaku kemampuan service di puskesmas masih tetap lemah, tecermin dari pemenuhan sarana yang baru 70%-80%. Kekurangan service juga tampak pada tingginya jumlah pasien yang perlu dirujuk ke rumah sakit, yakini sampai 20%.
Karenanya, kementerian th. depan bakal berkonsentrasi pada penguatan service di puskesmas atau dimaksud service kesehatan primer.
Pagu indikatif berbelanja Kemenkes th. depan diusulkan Rp75, 4 triliun atau naik nyaris 47% dari biaya th. ini. Usaha itu diinginkan bisa turunkan angka rujukan jadi 10%-15%.
" Biayanya sangatlah mahal bila dirujuk ke rumah sakit. Oleh karenanya, pilihannya yaitu menguatkan service primer, " papar Untung.
Terkecuali penambahan service puskesmas, Kemenkes bakal tingkatkan pemenuhan sumber daya manusia.
Untung menyampaikan permasalahan SDM bukan sekedar menyangkut produksi, namun juga distribusi yg tidak rata di Tanah Air.
Kementerian bakal menguatkan tenaga pekerjaan belajar dengan memberi subsidi pada dokter yang meniti pendidikan spesialis.
Prasyaratnya, tenaga spesialis mesti ingin kembali pada daerah. Sejumlah 4. 500 dokter bakal di kirim untuk belajar dengann biaya Rp390 miliar.
" Bila tak, tidak ada gunanya. Seluruhnya bakal berkumpul di kota besar, " tutur Untung.
0 komentar:
Posting Komentar